Strategic Indonesia, Pertanyakan Pansus ACFTA

Kamis, 25 Februari 2010, 23:33 WIB

China Free Trade Agreement (ACFTA) bermasalah sebelum diberlakukan. Karena, perjanjian tersebut telah disepakati lebih dari 5 (lima) tahun sebelum era kepemimpinan Presiden SBY. Pembentukan Panitia khusus (Pansus) ACFTA, tidaklah urgen.

‘Masalah ACFTA dan implikasinya bukanlah masalah temporer bagi dunia usaha. ACFTA relatif merupakan akumulasi kebijakan ekonomi dan industri di Indonesia,’ ucap Dr. Prasetyantoko, Partner Strategic Indonesia dalam siaran persnya, Kamis (25/2/2010)Pras menambahkan salah satu masalah pokok AFCTA disebabkan rendahnya daya saing ekonomi Indonesia.

Rendahnya daya saing ekonomi Indonesia ini, tidaklah terjadi dalam waktu sehari semalam atau dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun.Berdasarkan peringkat 54 daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global pada 2009-2010, Indonesia yang berada di peringkat 54, masih jauh di bawah Singapura (3), Malaysia (24) dan Thailand (36).’Rendahnya daya saing ekonomi Indonesia disebabkan buruknya infrastruktur, terutama jalan raya dan pelabuhan. Kedua, kualitas kesehatan masyarakat yang relatif rendah dan kesiapan teknologi yang masih rendah’ tambah Pras.Fakta lain, berdasarkan hasil studi Rajawali Foundation Institute – bagian dari Harvard Kennedy School (HKS), Indonesia tidak memiliki pengusaha kelas menengah (missing middle).

Perekonomian Indonesia dikuasai hanya sedikit pelaku usaha besar dan sisanya, mayoritas pengusaha kecil.Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) 2008 menjelaskan bahwa lebih dari 99 persen unit di usaha di Indonesia bersifat UMKM. Sementara kontribusi sektor usaha ini hanya berkisar 20 persen.’Data ini merefleksikan bahwa perekonomian Indonesia tidak memiliki daya saing ekspor yang memadai dan kuat. Tanpa ACFTA, Indonesia sudah mengalami deindustrialisasi dimana sektor manufaktur semakin mengecil,’ tegas Pras yang juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Unika Atma Jaya ini.(Afz)